DAIRI - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk BKPRMI, GMNI, HMI, KAMMI, dan IPNU, diterima Bupati Dairi, Vickner Sinaga diruang kerjanya usai para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor ULP PLN Sidikalang dan di Kantor Bupati Dairi pada Senin (15/09/2025).

Info diterima, aksi ini dipicu keresahan masyarakat atas praktik pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PLN Sidikalang yang dinilai sepihak dan merugikan warga.

Aksi ini mendapat respons cepat dari Bupati Dairi, Vickner Sinaga. Ia mengajak perwakilan mahasiswa untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira Perdana Siagian.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menjelaskan kejadian kali ini biarlah menjadi pelajaran. Sebagai mantan petinggi PLN, Bupati menyampaikan agar kedepan semua dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Ini jadi pelajaran bagi kita. Saya tidak ingin semua ini berhenti di satu kasus saja. Semoga kasus ini akan menyelamatkan kasus-kasus serupa ditempat lain. Saya ingin pastikan keadilan bagi masyarakat. Mari sama-sama lakukan perubahan demi perbaikan,"katanya.

Sebelumnya, Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira Perdana Siagian, akhirnya mengakui adanya kesalahan prosedur. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN yang telah dirugikan.

"Kami meminta maaf atas kesalahan prosedur yang terjadi. Seharusnya, semua berjalan sesuai prosedur, bila ada keberatan cukup disampaikan ke pihak PLN, semestinya demikian," kata Wira.

Sebagai tindak lanjut dari RDP tersebut, pihak PLN berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah yang ada, seperti; Perbaikan jaringan kabel listrik yang semrawut dan membahayakan keselamatan masyarakat, dan Memasang kembali meteran listrik yang sebelumnya telah dicopot.

Polemik Buku di Sekolah Swasta

Tidak hanya persoalan listrik, Bupati juga menerima keluhan tentang dugaan praktik bisnis di dunia pendidikan yang juga menjadi poin penting aksi unjuk rasa mahasiswa kali ini.

Mereka menuntut kejelasan terkait isu penjualan buku di SD Plus Ark Sidikalang yang dinilai oleh mahasiswa merugikan orang tua siswa dan tidak sesuai dengan aturan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Keluhan ini menjadi bahan diskusi juga ditengah pertemuan bersama PLN. Bupati Dairi Vickner Sinaga juga memediasi mahasiswa, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Ketua Yayasan SD Plus Ark.

Bupati Dairi Vickner Sinaga merespon tuntutan mahasiswa dengan sikap tegas. Ia berjanji akan menindaklanjuti dengan serius.

"Saya pastikan, tidak boleh lagi praktik seperti itu. Aturan itu kita buat untuk kita, bukan sebaliknya. Jika ada motif bisnis di balik pendidikan, itu tidak dapat dibenarkan," tegas Bupati.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Mariady Simanjorang, menjelaskan ada perbedaan aturan dana BOS antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengklaim bahwa penggunaan dana di SD Plus Ark sudah sesuai aturan, yaitu 10% dari total dana diperuntukkan untuk pembelian buku.

"Untuk penggunaan buku kami itu angkanya Rp. 33 juta, kami tidak mengurangi dari yang seharusnya dianggarkan," jelas Mariady.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut dan diawasi oleh Dinas Pendidikan. (SpR)