Medan - Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jumat (29/8/2025). High level meeting di buka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi.

Wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi serta perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir.

Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga. Selain itu, literasi dan realisasi elektronifikasi juga ditingkatkan melalui sosialisasi dan capacity building agar OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha memahami manfaat digitalisasi. Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Surya juga menegaskan pentingnya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah awal, pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan akan dimulai di Kota Medan, Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Langkat.

TP2DD adalah forum koordinasi lintas sektoral yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yaitu penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mempercepat ETPD, Surya meminta Pemkab/Pemko memperluas kanal pembayaran non-tunai pada pajak dan retribusi daerah. Kanal digital yang dimaksud mencakup QRIS, E-Commerce, hingga Mobile Banking.

“Optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai akan membuat PAD lebih transparan dan akuntabel,” ujar Wakil Gubernur Surya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara. Tekanan inflasi sebagian besar bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.

Dalam rapat high level meeting, TPID dan TP2DD Pemerintah Kabupaten Dairi mendapat apresiasi program pajak non tunai terbaik

Turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Wakil Bupati Dairi yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dekman Sitopu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fatimah Boang Manalu.(HM)