Manfaatkan TKD Kebencanaan, Pemkab Dairi Perkuat Jalan Buntu Raja–Pardamean
DAIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang (PUTR) terus berupaya menghadirkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Salah satunya melalui pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas Jalan jrs. Buntu Raja–Pardamean yang menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dana kebencanaan.
Pembangunan TPT tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat badan jalan sekaligus mengantisipasi potensi longsor dan kerusakan akibat kondisi geografis wilayah. Infrastruktur yang lebih kuat diharapkan dapat menjaga akses masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Bupati Dairi melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Dairi, Masaraya Berutu, Kamis (9/9/2026) menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerintah dalam menghadirkan pembangunan.

“Segala upaya akan dimanfaatkan Pemkab Dairi melalui setiap OPD untuk menghadirkan pembangunan di Dairi, termasuk infrastruktur jalan, dengan memanfaatkan berbagai sumber anggaran yang tersedia,” ujar Masaraya.
Ia menambahkan, Pemkab Dairi sebagaimana berbagai upaya bupati Dai ri,juga terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, kementerian, pihak swasta, lembaga hingga organisasi, guna membuka peluang dukungan pembangunan bagi Kabupaten Dairi.
“Kita senantiasa melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menghadirkan pembangunan di Dairi di tengah keterbatasan anggaran,” katanya.
Pemanfaatan TKD untuk dana kebencanaan dalam pembangunan TPT Jalan JRS Buntu Raja–Pardamean menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan setiap peluang pembiayaan guna memepermudah akses ekonomi dan pertanian masyarakat. Dengan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan berbagai sumber anggaran, pembangunan di Dairi diharapkan tetap berjalan dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.(Diskominfo)