Bupati Kabupaten Dairi
Wakil Bupati Kabupaten Dairi

10 Mei 2012, 02:05

DAIRI PERINGKAT KETIGA PENYELENGGARAAN OTDA

  • DAIRI PERINGKAT KETIGA PENYELENGGARAAN OTDA

    Kabupaten Dairi mendapat  peringkat 3 tingkat Propinsi Sumatera Utara dan peringkat 93 tingkat Nasional dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD  tahun 2010 yang dilakukan  tahun 2012  oleh Kementrian Dalam Negeri.  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD Kabupaten Dairi memperoleh status tinggi dengan skor 2.7421, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 - 279 tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010.

    Penilaian  LPPD ini didasarkan sejumlah  indikator diantaranya  pelayanan publik, inovasi dan  laporan keuangan dimana sasaran evaluasinya meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

    Saya harap, prestasi ini memacu semangat seluruh jajaran birokrasi guna meningkatkan kinerja. Kalau tahun ini masih pada kondisi dimaksud, mudah-mudahan tahun mendatang bisa menyandang penghormatan level nasional, ujar Bupati Dairi di Sidikalang.

    Dibenarkan, hingga tahun 2011, laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah masih pada opini WDP (wajar dengan pengecualian). Kelemahan itu, terkait erat kurangnya akurasi asset.

    Bila seluruh kekayaan sudah terdata berikut sertifikasi serta besaran nilai ekonomi, Bupati optimis, opini WTP (wajar tanpa pengecualian) pasti digenggam. Apresiasi itu tersandung asset. Sehubungan itu, pihaknya sedang bekerja keras membereskan kendala yang ada.
    Adapun tujuan Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui  keberhasilan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  dalam memanfaatkan hak yang diperoleh  daerah dengan capaian keluaran sesuai hasil yang direncanakan.  Hasil  Penilaian LPPD  akan menjadi bahan masukan bagi Kementrian/ lembaga  dalam menyempurnakan kebijakan  di Pusat , sedangkan bagi Daerah  LPPD akan bisa menjadi rujukan  dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah, baik kelembagaan, sistem maupun Sumber Daya Manusia/SDM.